Oleh : Rois Setiawan*
Hak berpolitik merupakan hak asasi tiap individu yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Karena dengan mengatur hak orang lain sama juga mengebiri demokrasi, tidak terkecuali TNI, karena TNI juga merupan salah satu pilar dalam menjaga keamanan Negara, sama dengan masyarakat lainnya yang memiliki hak berpolitik. Merebaknya wacana TNI kembali berpolitik merupakan wujud dari demokrasi yang harus dijunjung dan dihargai semua elemen. Terlepas dari masa lalu yang suram bagi “karir” politik TNI, diera reformasi saat ini, kita tidak bisa menafikan kebebasan berpendapat (politik) bagi semua golongan.
Tapi ketakutan akan masa lalu yang dirasakan masyarakat akan wujud TNI yang kejam, sok berkuasa, otoriter dan tergantung perintah atasan masih dirasakan masyarakat sampai saat ini, belum bisa hilang dari ingatan kita kekerasan-kekekrasan Negara yang melibatkan kekuatan militer masih terus menghantui. Kehawatiran seperti itu ahirnya menimbulkan prasangka bahwa nantinaya militer tidak akan bisa berdemokrasi dengan baik dan ahirnya memunculkan rezim totalitarian baru. Rezim yang menggunakan kekuatan untuk melanggengkan kekusaan.
Kehawatiran seperti ini seharusnya menjadi tantangan dan sekaligus sebagai bahan intropeksi bagi TNI, untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI sekarang memiliki paradigma yang baru, dan bisa lebih dewasa mensikapi dan mendudukan antara menjadi politikus dan menjadi militer yang professional, dengan proporsinya masing-masing. Maka hal ini perlu dibuktikan dengan menguji (Try out) kelayakan dan kedewasaan TNI dalam berpolitik. Bukan berarti coba-coba dengan nasib bangsa, tapi demi menjaga kelangsungan demokrasi bangsa yang kian tidak jelas.
Try out politik TNI tidak perlu menunggu jauh-jauh pemilu tahun 2014, karena untuk membuktikan bagaimana kiprah TNI dalam berpolitik, perlu pembuktian yang secepatnya. Bisa dilihat bersama-sama apakah dalam priode yang ditentukan, TNI mampu bersikap dewasa apa belum, apakah bisa menjunjung hak-hak masyarakat sipil apa masih terjebak dalam sikap membela golongan sendiri. Kalau dirasakan masih belum maka hak politik TNI harus ditunda atau lebih-lebih dihapus dan cukup untuk menjaga keamanan bangsa saja.
Penilaian Try out yang perlu dan harus diperhatikan adalah pertama, loyalitas sikap TNI pada masyarakat sipil, maksudnya adalah berapa besar mereka membela dan menegakkan hak-hak masyarakat sipil. Karena dengan melihat loyalitas yang tinggi pada masyarakat menandakan bahwa TNI benar-benar sudah mampu untuk berpolitik. Disini perlu dibentuk atau di didik sikap atau mental yang mau berbeda dengan atasannya karena kalau masih mem-beo dengan atasan pasti belum dewasa, dan ahirnya akan timbul kekuatan totaliter baru. Kedua, sikap independent dalam berpolitik, sikap yang harus di miliki oleh semua anggota TNI, karena selama ini yang kita saksikan adalah keberpihakan TNI kepada penguasa, sehingga TNI hanya dibuat sebagai kendaraan untuk melanggengkan status quo. Dalam pelaksanaannya politisi yang berasal dari TNI perlu mengikuti jenjang pendidikan politik, dan harus keluar dari struktur TNI. Ketiga, sikap tegas dalam mengambil kebijakan dan menegakkan keadilan yang pro rakyat, yang dimiliki dalam jiwa TNI harus tetap dijaga, karena melihat komdisi politikus saat ini yang makin plin-plan dengan kibajakan-kebijakan yang dibuat, membuat masyarakat merasa terus dipermainkan.
Waktu yang diberikan dalam try out ini harus benar-benar dijadikan landasan pertimbangan, karena nantinya sikap TNI yang hanya manis dalam Try out saja dan yang sungguh-sungguh untuk menjadi politisi, bisa dilihat semua orang, sehingga bisa dinilai bersama dan tidak menduga tanpa ada bukti sebelumnya. Dan tidak asal memberikan sanksi penghilangan hak berpolitik.
Karena tidak bisa dipungkiri lagi kiprah sosial politik TNI dimasa mendatang sangat dibutuhkan dalam peranannya dalam membangun dan menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa, melalui perpolitikan yang sehat TNI bersama-sama para politikus lainnya bisa mulai mendorong terbentuknya demokrasi, keamana, dan mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang diidam-idamkan bangsa Indonesia. Selain TNI juga harus tetap menjalankan tugasnya sebagai TNI yang professional dalam menjaga keamanan dari internal bangsa maupun dari eksternal bangsa.
Hak berpolitik merupakan hak asasi tiap individu yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Karena dengan mengatur hak orang lain sama juga mengebiri demokrasi, tidak terkecuali TNI, karena TNI juga merupan salah satu pilar dalam menjaga keamanan Negara, sama dengan masyarakat lainnya yang memiliki hak berpolitik. Merebaknya wacana TNI kembali berpolitik merupakan wujud dari demokrasi yang harus dijunjung dan dihargai semua elemen. Terlepas dari masa lalu yang suram bagi “karir” politik TNI, diera reformasi saat ini, kita tidak bisa menafikan kebebasan berpendapat (politik) bagi semua golongan.
Tapi ketakutan akan masa lalu yang dirasakan masyarakat akan wujud TNI yang kejam, sok berkuasa, otoriter dan tergantung perintah atasan masih dirasakan masyarakat sampai saat ini, belum bisa hilang dari ingatan kita kekerasan-kekekrasan Negara yang melibatkan kekuatan militer masih terus menghantui. Kehawatiran seperti itu ahirnya menimbulkan prasangka bahwa nantinaya militer tidak akan bisa berdemokrasi dengan baik dan ahirnya memunculkan rezim totalitarian baru. Rezim yang menggunakan kekuatan untuk melanggengkan kekusaan.
Kehawatiran seperti ini seharusnya menjadi tantangan dan sekaligus sebagai bahan intropeksi bagi TNI, untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI sekarang memiliki paradigma yang baru, dan bisa lebih dewasa mensikapi dan mendudukan antara menjadi politikus dan menjadi militer yang professional, dengan proporsinya masing-masing. Maka hal ini perlu dibuktikan dengan menguji (Try out) kelayakan dan kedewasaan TNI dalam berpolitik. Bukan berarti coba-coba dengan nasib bangsa, tapi demi menjaga kelangsungan demokrasi bangsa yang kian tidak jelas.
Try out politik TNI tidak perlu menunggu jauh-jauh pemilu tahun 2014, karena untuk membuktikan bagaimana kiprah TNI dalam berpolitik, perlu pembuktian yang secepatnya. Bisa dilihat bersama-sama apakah dalam priode yang ditentukan, TNI mampu bersikap dewasa apa belum, apakah bisa menjunjung hak-hak masyarakat sipil apa masih terjebak dalam sikap membela golongan sendiri. Kalau dirasakan masih belum maka hak politik TNI harus ditunda atau lebih-lebih dihapus dan cukup untuk menjaga keamanan bangsa saja.
Penilaian Try out yang perlu dan harus diperhatikan adalah pertama, loyalitas sikap TNI pada masyarakat sipil, maksudnya adalah berapa besar mereka membela dan menegakkan hak-hak masyarakat sipil. Karena dengan melihat loyalitas yang tinggi pada masyarakat menandakan bahwa TNI benar-benar sudah mampu untuk berpolitik. Disini perlu dibentuk atau di didik sikap atau mental yang mau berbeda dengan atasannya karena kalau masih mem-beo dengan atasan pasti belum dewasa, dan ahirnya akan timbul kekuatan totaliter baru. Kedua, sikap independent dalam berpolitik, sikap yang harus di miliki oleh semua anggota TNI, karena selama ini yang kita saksikan adalah keberpihakan TNI kepada penguasa, sehingga TNI hanya dibuat sebagai kendaraan untuk melanggengkan status quo. Dalam pelaksanaannya politisi yang berasal dari TNI perlu mengikuti jenjang pendidikan politik, dan harus keluar dari struktur TNI. Ketiga, sikap tegas dalam mengambil kebijakan dan menegakkan keadilan yang pro rakyat, yang dimiliki dalam jiwa TNI harus tetap dijaga, karena melihat komdisi politikus saat ini yang makin plin-plan dengan kibajakan-kebijakan yang dibuat, membuat masyarakat merasa terus dipermainkan.
Waktu yang diberikan dalam try out ini harus benar-benar dijadikan landasan pertimbangan, karena nantinya sikap TNI yang hanya manis dalam Try out saja dan yang sungguh-sungguh untuk menjadi politisi, bisa dilihat semua orang, sehingga bisa dinilai bersama dan tidak menduga tanpa ada bukti sebelumnya. Dan tidak asal memberikan sanksi penghilangan hak berpolitik.
Karena tidak bisa dipungkiri lagi kiprah sosial politik TNI dimasa mendatang sangat dibutuhkan dalam peranannya dalam membangun dan menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa, melalui perpolitikan yang sehat TNI bersama-sama para politikus lainnya bisa mulai mendorong terbentuknya demokrasi, keamana, dan mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang diidam-idamkan bangsa Indonesia. Selain TNI juga harus tetap menjalankan tugasnya sebagai TNI yang professional dalam menjaga keamanan dari internal bangsa maupun dari eksternal bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar